Catatan Berita

Pemkot Palangka Raya Hapus Denda PBB

Palangka Raya  (ANTARA) – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghapus denda pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). “Penghapusan denda PBB-P2 ini berlaku bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum tanggal 30 September 2023. Tunggakan denda yang dihapus itu terhitung tunggakan sejak 2020,” kata Wali Kota Palangka...

DPRD Ajak Investor Kembangkan Usaha Di Palangka Raya

Palangka Raya (ANTARA) – DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah mengajak investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di kota setempat sebagai upaya memajukan perekonomian daerah. “Kota Palangka Raya selalu terbuka untuk para investor dalam berinvestasi, misal di sektor perhotelan, hiburan, retail atau perdagangan dan lainnya,” ucap Wakil Ketua I DRPD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf, Selasa....

PAD Kapuas Masih Rendah, Plt Bupati Minta OPD Memacu Kinerja

Kuala Kapuas (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Muhammad Nafiah Ibnor mengingatkan sekaligus meminta kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten setempat, agar terus memacu kinerja dalam meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Permintaan itu karena sampai pada triwulan II tahun 2023 pencapaian PAD masih relatif rendah yakni 6...

Pemkab Segera Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Ke DPRD Bartim

Tamiang Layang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memastikan segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. “Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022 dalam tahapan penyelesaian penyusunan, maka siap untuk diajukan kepada DPRD Barito Timur,” kata Kepala Badan Pengelola...

BAPEMPERDA DPRD Kapuas Dukung Revisi Perda Penyertaan Modal Bank Kalteng

Kuala Kapuas (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendukung Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal untuk Bank Kalteng, dilakukan revisi kembali. “Perda yang sudah ada ini, penyertaan modal untuk Bank Kalteng masa berlakunya tahun 2028, dengan setiap tahunnya daerah membayarkan sebesar Rp6,2 miliar,” kata Ketua...