APBD Barsel 2024 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp385 Miliar

Sumber gambar: kalteng.antaranews.com

Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengatakan, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 kabupaten setempat mengalami peningkatan sebesar Rp385 miliar dibanding tahun ini.

"Jumlah APBD tahun anggaran 2024 mendatang mengalami peningkatan sebesar Rp385 miliar dibandingkan APBD tahun anggaran 2023 lalu," katanya usai memimpin rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah (RAPBD) 2024 di Buntok, Rabu. Ia menjelaskan, saat pembahasan dilaksanakan, APBD Barito Selatan tahun anggaran 2024 mendatang mencapai Rp1,6 triliun lebih.

"Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2023 lalu yang hanya berjumlah sebesar Rp1,25 triliun," terang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu. Ia mengatakan, bertambahnya jumlah APBD Barito Selatan tahun anggaran 2024 ini karena adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Pada saat pembahasan tadi, kita melihat untuk distribusinya juga sudah bagus seperti untuk mengakomodasi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Farid Yusran yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini.

Ia menambahkan, pada APBD 2023 lalu pemerintah kabupaten hanya menanggung iuran BPJS bagi warga kurang mampu. Sedangkan pada APBD 2024 mendatang, pemerintah menanggung iuran BPJS bagi seluruh masyarakat Barito Selatan, kecuali Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai perusahaan.

Acara rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD setempat. Dalam kegiatan rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Nyimas Artika dan Enung Irawati serta sejumlah anggota dewan lainnya yang tergabung dalam badan anggaran DPRD Barito Selatan.

Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dihadiri Sekda Barito Selatan, Eddy Purwanto bersama sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.

Sumber Berita:

  1. https://kalteng.antaranews.com/berita/668856/apbd-barsel-2024-mengalami-peningkatan-sebesar-rp385-miliar, Kamis, 23 November 2023.
  2. https://riliskalimantan.com/2023/11/22/ketua-dprd-apbd-barsel-2024-mengalami-peningkatan-sebesar-rp385-m/, Rabu, 22 November 2023.

 

Catatan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bertambahnya jumlah APBD Barito Selatan tahun anggaran 2024 ini karena adanya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU 1/2022) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

UU 1/2022 menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 70 Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengu.rangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

UU 1/2022 menyatakan bahwa Pasal 1 Angka 72 DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Download: APBD Barsel 2024 Mengalami Peningkatan Sebesar Rp385 Miliar