BPK KALTENG GELAR WORKSHOP DENGAN TEMA “MEWUJUDKAN HASIL PEMERIKSAAN YANG BERKUALITAS DENGAN PERCEPATAN TLRHP MENUJU WBBM”

 

Senin, 26 Juli 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan workshop dengan tema “Mewujudkan Hasil Pemeriksaan yang Berkualitas dengan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).

Workshop dilaksanakan secara daring/online dengan mengundang Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada 12 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan tengah, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Selaku narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat dan Pemeriksa Madya.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa tingkat penyelesaian TLRHP 12 Pemerintah Daerah tersebut masih dibawah 90%. Berdasarkan data TLRHP Semester II Tahun 2020, terdapat 1.903 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti yang terdiri dari rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 1.467 (77%) dan rekomendasi bersifat finansial sebanyak 436 (23%) senilai Rp261.870,98 juta dan USD 2 juta. Selain itu disampaikan juga terkait strategi dan alternatif solusi percepatan penyelesaian TLRHP yang dapat menjadi pedoman dan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan langkah selanjutnya dalam percepatan TLRHP. Agus Priyono mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan penyelesaian TLRHP, khususnya rekomendasi-rekomendasi yang bersifat administrasi sesuai dengan strategi dan alternatif solusi yang diberikan.

Selain percepatan penyelesaian TLRHP, Agus Priyono juga menyampaikan terkait komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Hal ini diantaranya diwujudkan melalui budaya kerja yaitu “TANGGUH”, Tepercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul, Harmonis dan moto pelayanan yaitu “PRIMA”, Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah, Andal.

Setelah pemaparan oleh Kepala Perwakilan, masing-masing Pemerintah Daerah berkesempatan untuk menyampaikan komitmennya dalam percepatan penyelesaian TLRHP, dukungan dan harapannya kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menuju WBBM. Dengan adanya kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan Pemerintah Daerah segera menyusun langkah dan strategi untuk mempercepat penyelesaian TLRHP sehingga persentase penyelesaiannya dapat meningkat minimal 90%. Selain itu juga harapan agar predikat menuju WBBM dapat diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun ini.