BPK Menilai Inefisiensi Belanja Masih Terjadi
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 yang disampaikan BPK dalam sidang paripurna ke-5 DPR di Jakarta, menyoroti inefisiensi belanja yang dinilai masih terjadi karena perencanaan anggaran berbasis program belum terlaksana optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai masih bermasalah. Selain masalah sistem pengendalian internal, BPK mengungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian Rp 2,54...
Walikota Balikpapan Belum Terbukti Terlibat Suap Pejabat Kemenkeu
Belum ada pembuktian kuat bahwa Walikota Balikpapan, Rizal Effendi terlibat dalam pemberian uang kepada pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo, yang saat ini berstatus sebagai terdakwa, agar mendapatkan jumlah maksimal serta cepat dicairkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).
(Sumber: Harian Tabengan)
Pejabat Perbendaharaan Negara
Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4 sampai Pasal 10 dijelaskan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/Daerah dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.
Sumber: Instagram @bpkriofficial
Workshop on Fraud Audit Investigation
Senin (27/8), Ketua BPK RI membuka Workshop on Fraud Audit Investigation. Dalam kegiatan ini, Ketua BPK berharap peserta workshop mampu meningkatkan kemampuannya dalam audit kecurangan, untuk menjadi SAI yg lebih kompeten, khususnya di bidang audit investigasi.
Sumber: Instagram @bpkriofficial
Tak Selalu Keuangan Negara Berupa Uang
Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Sumber: Instagram @bpkriofficial