PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pemilihan KAP Yang Akan Memeriksa Untuk Dan Atas Nama BPK

BPK membuka kesempatan bagi KAP terdaftar di BPK untuk dapat menyampaikan penawaran agar dapat memeriksa untuk dan atas nama BPK atas 57 laporan keuangan pemerintah tahun buku 2018. Pengadaan dilakukan melalui SIKAP sehingga calon peserta pemilihan wajib melakukan registrasi pada SIKAP. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada dokumen di bawah ini: Pengumuman Pemilihan KAP Thn. 2019 Dokumen Petunjuk Penggunaan SIKAP Jika...

Pembicara dalam Rapat Koordinasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaraan

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah baru-baru ini menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Akuntansi Pemerintahan Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Swiss Bell Palangkaraya Pada tanggal 24 Oktober 2018 ini di prakarsai oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi Kalimantan Tengah. Tema yang diambil adalah “Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas untuk...

Kasus Raibnya Dana Kas Katingan Terus Berproses

Proses penyidikan terhadap mantan Bupati Katingan, Yantenglie, terkait dugaan korupsi kas daerah senilai Rp 35 miliar masih terus berlangsung di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng. Kas Daerah yang raib tersebut dalam bentuk tiga sertifikat deposito di bank BTN atas nama Pemkab Katingan. (Sumber: Harian Tabengan)

BPK Menilai Inefisiensi Belanja Masih Terjadi

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 yang disampaikan BPK dalam sidang paripurna ke-5 DPR di Jakarta, menyoroti inefisiensi belanja yang dinilai masih terjadi karena perencanaan  anggaran berbasis program belum terlaksana optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai masih bermasalah. Selain masalah sistem pengendalian internal, BPK mengungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian Rp 2,54...

Walikota Balikpapan Belum Terbukti Terlibat Suap Pejabat Kemenkeu

Belum ada pembuktian kuat bahwa Walikota Balikpapan, Rizal Effendi terlibat dalam pemberian uang kepada pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo, yang saat ini berstatus sebagai terdakwa, agar mendapatkan jumlah maksimal serta cepat dicairkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). (Sumber: Harian Tabengan)
Free WordPress Themes, Free Android Games