Buntok, Kalteng (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah Eddy Purwanto menyatakan bahwa berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ada sebanyak enam prioritas pembangunan kabupaten setempat pada 2025 mendatang.
"Hal tersebut sesuai dengan tema pembangunan dan dinamika yang ada di masyarakat," kata Eddy Purwanto mewakili Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD 2025, di Buntok, Senin.
Ia mengatakan, untuk prioritas pertama yakni memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan aspirasi serta peran yang setara antara pria dan wanita. Untuk prioritas pembangunan kedua yakni peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan peningkatan penataan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota.
Ketiga, memajukan sektor UMKM, sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan keuangan, akses pasar, dan pelatihan yang diperlukan. Keempat, melibatkan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan dan stunting ditingkat lokal untuk memahami masalah serta tantangan yang sedang dihadapi.
Untuk prioritas pembangunan kelima yakni mendorong inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi diberbagai sektor ekonomi yang dapat membuka peluang baru untuk pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
"Prioritas pembangunan keenam pada tahun 2025 mendatang yakni proses perencanaan yang transparan, partisipatif dan berkelanjutan," kata Eddy Purwanto
Sedangkan untuk tema pembangunan Barito Selatan tahun 2025 lanjut dia, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.
Oleh karena itu, konteks pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, senantiasa berbasis dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial.
"Ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Selatan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan," bebernya.
Menurut dia, semua itu dalam upaya sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan dalam proses pelaksanaan pembangunan guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu harus dimulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup harmonisasi, sinergitas, dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, tahunan serta antar tingkat pemerintahan.
"Sedangkan dalam konteks kebijakan anggaran belanjanya berdasarkan pada money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas, dan fungsi perangkat daerah," kata Eddy Purwanto.
Acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang berlangsung di aula Bappeda Barito Selatan tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari unsur perguruan tinggi di wilayah setempat.
Pada kegiatan itu juga dilaksanakan penanganan kesepakatan bersama oleh semua elemen yang hadir terkait hasil pembahasan dalam forum konsultasi publik tersebut.
Sumber Berita:
- https://kalteng.antaranews.com/berita/680184/sekda-sebut-ada-enam-prioritas-pembangunan-di-barito-selatan-tahun-2025, Senin, 5 Februari 2024.
- https://mmc.baritoselatankab.go.id/detail/a6a57a904c3eb610a9872140514b56c8, Senin, 5 Februari 2024.
Catatan:
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pendekatan pembangunan teknokratik, Daerah partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. RKPD sebagaimana dimaksud pada berita tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Download: Sekda Sebut Ada Enam Prioritas Pembangunan di Barito Selatan Tahun 2025