DPRD Kalteng Terima LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2023

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur untuk akhir tahun anggaran 2023, kepada pimpinan dan anggota DPRD setempat, Senin.

LKPj Gubernur Kalteng tahun 2023 disampaikan pada saat rapat paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Wiyatno di Palangka Raya.

"Pada rapat kali ini, kita akan mendengarkan LKPJ Gubernur Kalteng. Setelah ini, kami akan mengevaluasi dan memberikan pandangan terhadap LKPj tersebut," singkat Wiyatno.

Sementara itu, Wagub Kalteng Edy Pratowo pada saat menyampaikan pidato penyampaian LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2023 mengatakan, jika pelaporan keuangan saat ini masih bersifat makro dan belum final, karena pada saat ini laporan keuangan masih dilakukan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

"Pada saatnya nanti laporan pertanggungjawaban keuangan akan dilaporkan kepada dewan yang terhormat secara tersendiri melalui rapat paripurna," ujarnya.

Dia menerangkan, pada pengelolaan keuangan daerah Kalteng, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar 2023 sebesar Rp 6,730 Triliun atau terealisasi 101,96 persen dari target yang ditetapkan Rp 6,601 Triliun.

Jika dirinci lebih lanjut, hingga 31 Desember 2023 lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,589 Triliun lebih atau 106,48 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 Triliun lebih.

Kemudian dirinya menjelaskan, dana transfer terealisasi sebesar Rp 4,128 Triliun lebih atau terealisasi 99,17% dari target sebesar Rp 4,162 Triliun lebih. Sedangkan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp 11,891 Miliar lebih atau 201,36 persen dari target Rp 5,905 Miliar lebih.

"Ini menunjukkan penggunaan anggaran yang cukup baik," ucapnya

Lebih lanjut Edy mengungkapkan, realisasi dari penggunaan anggaran tersebut selalu mengedepankan makna efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.

Ia juga menerangkan, penggunaan anggaran APBD disesuaikan dengan rencana program prioritas dan kegiatan yang telah diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, sesuai tupoksi urusan yang ada.

Selanjutnya, laporan PAD dan Penggunaan APBD 2023 bisa dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang LKPj Akhir Tahun Anggaran 2023.

"Semoga LKPj ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan serapan anggaran pada 2024 ini," demikian Edy Pratowo.

 

Sumber Berita:

  1. https://kalteng.antaranews.com/berita/686535/dprd-kalteng-terima-lkpj-gubernur-tahun-anggaran-2023, Senin, 25 Maret 2024.
  2. https://mediadayak.id/dprd-gelar-rapur-dengarkan-lkpj-gubernur-kalteng/, Senin, 25 Maret 2024.

 

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Peningkatan PAD juga merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ APBD memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk: Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas. LKPJ APBD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. LKPJ APBD bermanfaat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Download: DPRD Kalteng Terima LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2023