Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengadakan rapat evaluasi sehubungan dengan kenaikan angka stunting di wilayah setempat.
“Angka stunting Kotim cukup tinggi, sebelumnya kita turun di angka 22 persen tapi sekarang malah naik menjadi 35 persen. Untuk itu saya minta OPD terkait segera adakan rapat evaluasi,” kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal itu ia sampaikan di sela acara peresmian gedung sekretariat Bunda PAUD Kotim di Jalan Seribu Dahan, Sampit. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lainnya.
Berdasarkan survei dari pemerintah pusat prevalensi stunting Kotim pada 2023 berada di angka 35,5 persen, sedangkan tahun sebelumnya angka stunting Kotim berada di kisaran 22 persen.
Sementara itu, pada Desember 2023 lalu Pemkab Kotim telah melakukan terobosan dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut, berupa Grebek Stunting dengan cara membagikan telur dan susu ke rumah-rumah warga yang anaknya terindikasi stunting.
Anggaran kurang lebih Rp1 miliar digelontorkan untuk program Grebek Stunting selama tiga bulan berturut-turut dengan jumlah sasaran 2.163 anak. Menurut laporan Kepala Dinas Kesehatan bersama OPD lainnya yang terlibat, seharusnya dengan upaya Grebek Stunting ada penurunan kasus. Namun, ternyata pemerintah pusat melakukan pengambilan sampel tidak secara merata, melainkan pada titik-titik atau lokus dengan kasus stunting paling banyak.
“Mungkin itu supaya kita termotivasi dan lebih gigih dalam penurunan stunting, karena pemerintah pusat menargetkan angka stunting 14 persen pada 2024 ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, upaya pemerintah daerah memberikan bantuan telur dan susu memang tidak langsung memberikan hasil yang nyata, karena berhubungan dengan proses pertumbuhan dan fisik manusia. Akan tetapi, setidaknya anak-anak yang mendapat bantuan menjadi lebih sehat.
Kendati demikian, Halikinnor tetap meminta semua pihak terkait melakukan rapat evaluasi terkait penanganan stunting dan berupaya mencari inovasi atau terobosan baru untuk menekan bahkan jika mungkin menghapuskan stunting di Kotim.
Ia juga menginstruksikan agar OPD terkait memberdayakan mitra pemerintah daerah dalam upaya penanganan stunting, seperti Bunda PAUD dan kelompok kerja, TP PKK kabupaten maupun kecamatan, Posyandu dan lainnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat, terutama para orang tua yang anaknya terindikasi stunting, untuk turut serta dalam upaya penanganan stunting yakni dengan memastikan pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.
Sumber Berita:
- https://kalteng.antaranews.com/berita/692274/angka-stunting-naik-bupati-kotim-instruksikan-evaluasi-menyeluruh, Senin, 6 Mei 2024
- https://www.borneonews.co.id/berita/339381-angka-stunting-naik-menjadi-35-persen-bupati-kotim-minta-dievaluasi, Senin, 6 Mei 2024
Catatan:
Pemerintah Daerah melakukan upaya penurunan kasus stunting yang terjadi pada daerahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada:
- Pasal 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud meliputi :
- peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, kota, dan Pemerintah Desa;
- peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; dan
- peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik danIntervensi Sensitif di kementerian/lembaga,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerahkabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.
Download: Angka Stunting Naik, Bupati Kotim Instruksikan Evaluasi Menyeluruh