Catatan Berita

Ketua Sementara DPRD Barut Ungkap Dampak Akibat Boikot APBD perubahan

Muara Teweh (ANTARA) – Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Hj Mery Rukaini mengungkapkan  boikot APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 oleh 11 anggota akan berdampak luas diantaranya terhadap kepentingan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah setempat. “Dampak ini juga mengancam harapan ribuan pendaftar CPNS dan...

Pembayaran Pajak di Gumas Bisa Non Tunai Lewat Gadget

Kuala Kurun (ANTARA) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Edison melalui Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kaperdo menyatakan pembayaran berbagai jenis pajak di kabupaten setempat saat ini sudah bisa melalui gadget atau telepon pintar atau smartphone. “Bapenda Gumas sudah menjalin kerja sama dengan Bank Kalteng sekaligus selaku Rekening Kas Umum Daerah...

Pj Bupati Bartim Minta OPD Pacu Realisasi Belanja dan Pendapatan Berimbang

Tamiang Layang (ANTARA) – Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah Indra Gunawan menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memaksimalkan realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah. “Saat ini realisasi belanja masih rendah, baru mencapai 52,9 persen dari total anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk 2024,” ungkap Indra usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan APBD...

Pemkab Gumas Salurkan Hibah Kepada Tiga Ormas

Kuala Kurun (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tahun anggaran 2024, kepada tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) di kabupaten setempat. Penjabat Bupati Gumas Herson B Aden saat dihubungi dari Kuala Kurun, Rabu, mengatakan tiga ormas yang dimaksud adalah Dewan Pimpinan Cabang Tariu Borneo...

BPJS Ketenagakerjaan-Kemenkeu-Kemendagri Sosialisasikan Penggunaan Dana Bagi Hasil

  Palangka Raya (ANTARA) – BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan dana jaminan sosial,” kata Kepala...