Catatan Berita

DPRD: Rp200 Miliar dari APBD Kalteng Dialokasikan Peningkatan Infrastruktur Kotim

  Sampit (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah Sudarsono menyampaikan, sebanyak Rp200 miliar lebih anggaran provinsi dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). “Alhamdulillah, kami baru menyelesaikan pembahasan anggaran di provinsi untuk tahun 2025. Ada lebih dari Rp200 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng dialokasikan khusus untuk...

Pemkab Bartim Fasilitasi Pelaku UMKM Di Kecamatan Patangkep Tutui

Tamiang Layang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), mengadakan kegiatan bertajuk ‘Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha’ di Aula Kantor Kecamatan Patangkep Tutui, Selasa. Kepala DPMPTSP Barito Timur Andrunganyan di Tamiang Layang, Selasa, mengatakan bahwa acara ini  membahas aspek permodalan serta melibatkan Kementerian...

Pegawai di Kapuas Antre Bayar PBB-P2 Supaya TPP dan Gaji Dibayar

  Kuala Kapuas (ANTARA) – Aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, rela antre di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar tunjangan maupun gaji mereka bisa dibayar. “Karena Surat Edaran Pak Bupati itu, kami datang membayar PBB-P2,”...

Bupati Kotim Pertimbangkan Tambah Ekskavator Amfibi

Sampit (ANTARA) – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor mempertimbangkan untuk kembali membeli satu unit ekskavator amfibi tambahan untuk memaksimalkan kegiatan normalisasi sungai di wilayah setempat. “Saya mempertimbangkan kedepannya mungkin kita perlu pengadaan lagi untuk ekskavator amfibi, karena ternyata itu penting sekali, karena rata-rata tidak bisa bekerja kalau menggunakan ekskavator biasa,” kata Halikinnor di...

Pemkab Kapuas Tunda TPP dan Gaji Pegawai yang Belum Bayar PBB-P2

  Kuala Kapuas (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah akan menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN dan gaji tenaga kontrak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). “Jadi langkah ini lebih adil (bagi masyarakat) dan juga lebih konkret,” kata Sekretaris Daerah, Septedy di Kuala Kapuas, Senin. Hal ini disampaikannya,...