Catatan Berita

Legislator Palangka Raya Dorong Pelaku UMKM Mengurus Sertifikasi Halal

Palangka Raya (ANTARA) – Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Mukarramah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk yang mereka hasilkan. “Bagi pelaku UMKM yang produknya belum memiliki sertifikasi halal, agar segera mengurusnya,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah di Palangka Raya,...

Pendapatan Daerah Kotim 2024 Diasumsikan Rp1,7 triliun

Sampit (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengasumsikan pendapatan daerah ini pada 2024 mendatang mencapai Rp1,7 triliun.  “Yang disampaikan dalam KUA-PPAS ini tentu masih bersifat angka sementara. Tentu ini akan kita bahas bersama. Semoga bisa terus kita tingkatkan,” kata Bupati Halikinnor dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin. Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati hadir...

Pendapatan Daerah Kotim 2024 diasumsikan Rp 1,7 Triliun

Sampit (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengasumsikan pendapatan daerah ini pada 2024 mendatang mencapai Rp1,7 triliun.  “Yang disampaikan dalam KUA-PPAS ini tentu masih bersifat angka sementara. Tentu ini akan kita bahas bersama. Semoga bisa terus kita tingkatkan,” kata Bupati Halikinnor dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin. Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati hadir...

Musda DAD Kotim Momentum untuk Berbenah

Sampit-Musyawarah Daerah (Musda) ke III Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan digelar pada 22 Juli 2023 nanti. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat pembentukan panitia pelaksana musda DAD yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Kotim H.Halikinnor didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Fajrurrahman, Senin (3/7). Dalam rapat tersebut Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan, musda DAD kali...

Pemkot Palangka Raya Hapus Denda PBB

Palangka Raya  (ANTARA) – Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghapus denda pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). “Penghapusan denda PBB-P2 ini berlaku bagi wajib pajak yang membayar pajak sebelum tanggal 30 September 2023. Tunggakan denda yang dihapus itu terhitung tunggakan sejak 2020,” kata Wali Kota Palangka...