Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyebut dua pertiga dari Rp3.613 triliun atau Rp2.693 anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 berada di pusat, dan hanya Rp919 triliun ditransfer ke daerah di seluruh Indonesia.
Kecilnya transfer APBN tahun 2025 ke 38 provinsi dan 500 kabupaten/kota di Indonesia itu tentunya menuntut kepala daerah harus lebih inovatif dan menjaga integritasnya, kata Teras Narang melalui rilis diterima di Palangka Raya, Sabtu.
"Itu penting agar mereka kreatif mengakali dan mengoptimalkan anggaran yang terbatas, sekaligus meningkatkan maupun menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru," ucapnya.
Menurut senator RI asal Kalimantan Tengah itu, masyarakat pun berperan menentukan arah pembangunan tersebut, selain dengan memilih pada Pilkada lalu. Sebab, pascapilkada semua punya masalah dan kepentingan yang sama untuk kesejahteraan, maka bersama pula semua masyarakat mesti mengawal dan mengawasi kebijakan pemimpin daerah dan DPRD nya masing-masing.
"Jadi, janji kampanye yang disampaikan untuk mensejahterakan rakyat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, terkhusus di Kalimantan Tengah, bukan omon-omon saja, melainkan terwujud nyata," kata Teras Narang.
Berdasarkan data yang diketahui dirinya dari Situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Republik Indonesia, tampak dana bagi hasil APBN 2025 ke Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp2,1 triliun. Di mana jumlah itu merupakan gabungan dari dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit Rp23,8 miliar, sumber daya alam mineral termasuk pertambangan Rp1,79 triliun, kehutanan Rp14,8 miliar, dan Pajak 324,6 miliar.
Mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu mengatakan, jumlah dana bagi hasil itu belum termasuk dana alokasi umum yang tak ditentukan peruntukannya sebesar Rp1,2 triliun, gaji PPPK Rp72,8 miliar, pendidikan Rp145,1 miliar, kesehatan Rp82,8 miliar, pekerjaan umum Rp79,3 miliar.
"Untuk itu, secara keseluruhan dana transfer umum untuk Kalteng akan mencapai Rp3,7 triliun pada tahun 2025," beber dia.
Anggota Komite I DPD RI itu menyebut, data itu sedikit gambaran anggaran pembangunan daerah untuk Kalteng dan tentunya dengan besaran anggaran dan luasan wilayah, perlu manajemen anggaran dan pembangunan yang baik pada tahun depan.
"Kepemimpinan kepala daerah dan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota ke depan, menjadi amat sangat berperan penting guna mewujudnyatakan pembangunan yang merata di Kalteng," demikian Teras Narang.
Sumber Berita:
- https://kalteng.antaranews.com/berita/736258/apbn-2025-terbanyak-di-pusat-teras-narang-sebut-kepala-daerah-dituntut-inovatif, Sabtu, 14 Desember 2024.
- https://prokalteng.jawapos.com/propolek/politik/14/12/2024/teras-narang-transfer-ke-daerah-tahun-2025-untuk-kalteng-capai-rp37-triliun/, Sabtu, 14 Desember 2024.
Catatan:
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang mengatur pendapatan dan belanja negara. APBN disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian dan dinamika politik. APBN memiliki beberapa fungsi yaitu Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi. APBN bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.802.294.316.629.000,00 (dua kuadriliun delapan ratus dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Pengeluaran APBN meliputi Belanja pegawai, Belanja operasi, Belanja modal, Pembayaran bunga utang, Subsidi, Belanja hibah, Bantuan sosial, danTransfer ke daerah.
Download: APBN 2025 Terbanyak di Pusat, Teras Narang Sebut Kepala Daerah Dituntut Inovatif