DPRD-Pemkab Barsel Setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Menjadi Perda

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Buntok, Kalteng (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama pemerintah setempat telah sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi peraturan daerah (Perda).

Penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan pada saat rapat paripurna di ruang rapat DPRD Barsel di Buntok, Jumat, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyetujui satu raperda ini menjadi perda.

"Raperda yang telah mendapat persetujuan bersama ini akan disampaikan paling lama tiga hari kerja kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi," ucapnya.

Dirinya pun berharap, implementasi dari pajak dan retribusi daerah ini nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yang bermanfaat bagi pembangunan dan perekonomian di daerah ini.

Selain itu, ia juga menjelaskan, dalam raperda yang telah disetujui menjadi perda ini ada sebanyak sembilan jenis pajak daerah yang diantaranya yakni Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

"Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak barang tertentu yang terdiri dari makanan dan/ atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan," kata Deddy.

Kemudian, lanjut dia, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Sedangkan untuk retribusi daerahnya terdiri dari tiga jenis retribusi yang pertama retribusi jasa umum yang terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas.

Retribusi kedua yakni retribusi jasa usaha yang terdiri dari penyediaan tempat usaha, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan dan termasuk juga fasilitas lainnya dalam lingkungan pelelangan.

"Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila, retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan jasa kepelabuhan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga," terangnya.

Kemudian, lanjut Pj Bupati Barsel itu, pelayanan penyeberangan orang atau barang menggunakan kendaraan di air, dan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, serta retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk retribusi ketiga yakni retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari persetujuan bangunan gedung, perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing dan pengelolaan pertambangan rakyat," demikian Deddy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Nyimas Artika menyampaikan raperda terkait hal ini sudah ada penetapannya, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Dalam rapat paripurna ini juga lanjut dia, dilaksanakan penetapan propemperda tahun 2024 dan penyampaian hasil reses yang merupakan kewajiban DPRD untuk menyampaikannya.

"Selanjutnya, hasil reses ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah guna menentukan skala prioritasnya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini," demikian Nyimas Artika.

Acara rapat paripurna 1 masa sidang 1 DPRD Barito Selatan tersebut dihadiri Sekda Barsel, Eddy Purwanto dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

 

Sumber Berita:

  1. https://kalteng.antaranews.com/berita/676620/dprd-pemkab-barsel-setujui-raperda-pajak-dan-retribusi-daerah-menjadi-perda, Jumat, 12 Januari 2024.
  2. https://haikalteng.id/berita/read/4025/pemkab-dan-dprd-barsel-setujui-raperda-pajak-dan-retribusi-daerah-menjadi-perda, Jumat, 12 Januari 2024.

 

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20). PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program pembangunan dan menyediakan layanan bagi masyarakat. Peningkatan PAD juga merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21). Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22).

Download: DPRD-Pemkab Barsel Setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah Menjadi Perda