Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor menyalurkan bantuan sembako bagi warga nelayan kesulitan mencari nafkah akibat gelombang tinggi sehingga tidak memungkinkan mencari ikan di laut.
“Kami menyalurkan bantuan untuk warga di Ujung Pandaran. Karena kami mendapat informasi warga di sini yang kebanyakan adalah nelayan tidak bisa melaut karena musim timur, gelombang tinggi,” kata Halikinnor di Desa Ujung Pandaran, Sabtu.
Sebanyak 100 paket sembako berisi beras, mi instan, gula, teh, sarden, dan minyak goreng disalurkan bagi warga di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Penyaluran dibagi pada dua titik, yakni di Dusun Kalap dan Kantor Desa Ujung Pandaran.
Halikinnor mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami warga nelayan di Desa Ujung Pandaran. Sebab, sebagai penyelenggara pemerintahan, baik bupati, camat hingga kepala desa, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, ia juga telah mengingatkan kepada setiap camat, lurah maupun kepala desa agar memantau kondisi warga masing-masing, agar jangan sampai ada warga yang tidak bisa makan atau sekadar membeli beras karena kesulitan ekonomi.
Apalagi pemerintah daerah memiliki cadangan pangan berupa beras yang bisa dikeluarkan untuk membantu masyarakat.
“Kalau ada warga yang kesulitan ekonomi dan butuh bantuan, minimal bisa kita berikan bantuan beras menggunakan beras cadangan pangan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Halikinnor juga menyalurkan bantuan kursi roda yang bersumber dari dana pribadi untuk membantu warga membutuhkan.
Bantuan kursi roda ini sebagai bentuk kepedulian dan rasa tanggung jawab selaku kepala daerah yang telah dipilih oleh masyarakat.
Sehingga, dengan bantuan ini ia berharap bisa meringankan beban warga yang disabilitas atau dalam kondisi yang membutuhkan bantuan kursi roda untuk bergerak.
“Nanti, kalau ada warga yang masih membutuhkan bantuan kursi roda silakan sampaikan melalui kepala desa agar bisa kami bantu. Ini bantuan saya pribadi bukan menggunakan APBD, untuk membantu warga yang membutuhkan,” ucapnya.
Halikinnor juga menyampaikan, pemerintah daerah telah menganggarkan hingga Rp60 miliar per tahun untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat yang sakit namun terkendala biaya untuk berobat tidak perlu khawatir. Langsung saja berobat atau membawa keluarga yang sakit ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
“Kalau sakit jangan sampai ditahan bawa saja ke rumah sakit atau puskesmas. Kalau belum ada uangnya sebut saja nama bupati karena kita sudah anggarkan miliaran rupiah per tahun untuk jaminan kesehatan masyarakat,” demikian Halikinnor.
Kepala Desa Ujung Pandaran Taufik atas nama warganya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan sembako yang disalurkan.
Menurutnya bantuan pangan ini memang sangat dibutuhkan warga desanya yang hampir dua bulan terakhir kesulitan mencari nafkah akibat gelombang tinggi yang biasa terjadi pada musim kemarau.
“Kami bersyukur sekali dengan adanya bantuan ini, apalagi sekarang musim kemarau nelayan sulit untuk melaut karena ombaknya besar. Alhamdulillah, dengan ini paling tidak bisa membantu masyarakat untuk kebutuhan pokok sehari-hari,” ucapnya.
Taufik menambahkan, hampir 90 persen dari 122 kepala keluarga (KK) di Desa Ujung Pandaran bekerja sebagai nelayan dan sangat bergantung pada mata pencaharian tersebut.
Dalam kondisi normal pun pendapatan warganya berkisar Rp2 juta - Rp2,5 juta per bulan, terbilang pas-pasan dengan kondisi harga bahan pokok saat ini. Oleh karenanya, sulit untuk menyisihkan pendapatan untuk ditabung.
Sementara ketika musim kemarau para nelayan dihadapkan masalah gelombang tinggi yang tidak memungkinan untuk mencari ikan di laut dan berdampak pada penurunan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Parahnya, kondisi bisa berlangsung hingga lima bulan lamanya.
Sebenarnya, banyak warga nelayan yang berupaya mencari mata pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti bekerja di kebun kelapa sawit, namun itu juga tidak efektif mengingat lokasi Desa Ujung Pandaran yang cukup jauh dari area perkebunan.
Maka dari itu, mereka sangat bersyukur dengan adanya bantuan sembako dari pemerintah daerah. Di samping itu dia juga berharap pemerintah daerah memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan yang kerap dihadapi para nelayan di Desa Ujung Pandaran.
Sumber Berita:
- https://kalteng.antaranews.com/berita/707095/bupati-kotim-salurkan-sembako-bagi-nelayan-tak-bisa-melaut, Minggu, 28 Juli 2024.
- https://kalteng.tribunnews.com/2024/07/29/salurkan-100-paket-sembako-ke-nelayan-ujung-pandaran-bupati-kotim-berharap-dapat-meringankan-beban, Senin, 29 Juli 2024.
Catatan:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampirannya menyebutkan Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
Download: Bupati Kotim Salurkan Sembako Bagi Nelayan Tak Bisa Melaut