TAMIANG LAYANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah, Nursulistio menyambut baik penambahan penyertaan modal dari pemerintah setempat kepada PT Bank Kalteng.
“Semakin besar penyertaan modal maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan,” kata Ketua DPRD Bartim di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, PAD dari hasil penyertaan modal pada Bank Kalteng tahun 2021 berkisar Rp14 miliar. Dengan adanya penambahan modal lagi maka ada kemungkinan besar PAD akan bisa meningkat.
Politisi Partai Golongan Karya itu menilai, PT Bank Kalteng merupakan perbankan milik daerah dengan status Badan Usaha Milik Daerah Pemprov Kalteng, memiliki peranan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi dan perekonomian.
Pengoptimalan penyertaan modal pada Bank Kalteng akan banyak manfaat yang dirasakan terutama dalam memperkuat perekonomian masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada Bank Kalteng. Secara kelembagaan DPRD Barito Timur menyepakati pengajuan dari pemerintah daerah.
“Hari ini tujuh pendukung fraksi DPRD Barito Timur sudah menyampaikan pemandangan umum atas raperda yang diajukan tersebut,” kata Nursulistio.
Sumber berita:
- https://www.kalteng.antaranews.co.id, DPRD Bartim Sambut Baik Penambahan Penyertaan Modal Pada Bank Kalteng, Selasa, 5 Juli 2022.
- https://www.kaltengpost.com, DPRD Bartim Sambut Baik Penambahan Modal Pemerintah Ke PT Bank Kalteng, Rabu, 6 Juli 2022.
Catatan:
- Mengacu pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- Pasal 78 menyebutkan:
-
- Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
- Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 79 menyebutkan:
-
- Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Download: DPRD Bartim Sambut Baik Penambahan Penyertaan Modal Pada Bank Kalteng