Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 yang disampaikan BPK dalam sidang paripurna ke-5 DPR di Jakarta, menyoroti inefisiensi belanja yang dinilai masih terjadi karena perencanaan anggaran berbasis program belum terlaksana optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah dinilai masih bermasalah. Selain masalah sistem pengendalian internal, BPK mengungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang menimbulkan potensi kerugian Rp 2,54 triliun pada tahun 2017.
(Sumber: Harian Kompas)
