Jum’at, 18 Juli 2025, bertempat di ruang VIP lt. 2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan Kalimantan Tengah II, Agung Hartono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto dan Bupati Katingan, Saiful. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Daerah dan jajarannya serta para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Kabid Pemeriksaan Kalimantan Tengah II menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Selain itu hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024. BPK menekankan suatu hal dalam permasalahan bahwa Pemkab Katingan menyajikan APBD pada LRA TA 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024. Pemkab Katingan melakukan perubahan/pergeseran APBD Kab Katingan TA 2024 melalui pemberitahuan kepada DPRD Kab Katingan, namun tidak didukung dengan persetujuan DPRD dan penetapan melalui Perda Perubahan APBD. Beberapa permasalahan lainnya yang perlu menjadi perhatian antara lain kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan pengelolaan kas yang belum sepenuhnya memadai.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, diantaranya menyampaikan bahwa akan memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kapasitas SDM agar pengelolaan keuangan semakin baik dan bermanfaat bagi Masyarakat.
