Senin, 2 Juni 2025, bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Dodik Achmad Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah dan Bupati Kapuas, H. M. Wiyatno. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Daerah dan jajarannya serta para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah posisi per 31 Desember 2024 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Namun tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan pengelolaan Belanja Hibah Barang belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan pembayaran kepada Penyedia tidak sesuai haknya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas dan Bupati Kapuas menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, diantaranya menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah membantu dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh opini WTP setelah dua tahun berturut-turut memperoleh opini WDP. Hal ini juga merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
