NEW YORK, Humas BPK – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif karena situasi konflik pasca COVID-19 dan tekanan inflasi serta mata rantai global. Menurutnya, hal ini mengakibatkan adanya tantangan pendanaan termasuk masalah likuiditas.
Hal tersebut disampaikan Ketua BPK kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres saat memimpin delegasi BPK sekaligus memimpin pertemuan Panel Auditor Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-63 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (21/11).
“Panel Auditor Eksternal mengharapkan adanya strategi pendanaan yang terstruktur dengan baik,” ujar Ketua BPK dalam pertemuan bertajuk the 63rd Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency yang berlangsung selama dua hari tersebut (21-22 November 2023).
Panel Auditor Eksternal bersifat independen dari PBB dan memiliki forum yang mengadakan pertemuan tahunan secara reguler. Pertemuan ini bertujuan untuk bertukar informasi dan metodologi antar auditor eksternal yang melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pada organisasi-organisasi PBB dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas proses keyakinan mutu pemeriksaan.
Anggota panel terdiri dari pimpinan lembaga pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) yang berasal dari 12 negara yang telah terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi-organisasi PBB. Selain Indonesia, 11 anggota panel dari 11 negara yaitu Kanada, Chili, Cina, Perancis, Jerman, India, Italia, Filipina, Russia, Swiss, dan Inggris.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa PBB menghargai peran auditor eksternal dalam mengawal pengelolaan keuangan dan kinerja PBB. Ia menyampaikan bahwa permasalahan pendanaan dan likuiditasnya adalah masalah yang penting dan kompleks.
Untuk itu, PBB akan selalu berupaya memperbaiki kinerja dengan terus mengembangkan berbagai skenario untuk memastikan keberlanjutan pendanaan ke depannya.
Dalam pertemuan yang dilakukan secara hybrid di Markas PBB itu, Ketua BPK hadir sebagai Chair UN Panel of External Auditors dengan didampingi Sektretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan delegasi Indonesia. Sejak menjadi anggota Panel Eksternal Auditor PBB pada tahun 2016, BPK dipercaya sebagai Wakil Ketua UN Panel pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 didapuk sebagai Ketua UN Panel.
Pertemuan dua hari tersebut diagendakan untuk membahas antara lain mengenai isu keuangan, manajemen, perubahan iklim serta digital yang sebelumnya telah dibahas pada acara diskusi tim teknis yang berlangsung pada 15-17 November 2023. Diskusi ini dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman.
Sumber : www.bpk.go.id
