Coffee Morning : BPK Kalteng Bangun Sinergi dengan Media

Selasa, 18 Juli 2023, dalam rangka membangun sinergi dengan media dan sebagai bentuk komiten terhadap keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Coffee Morning “Bincang Santai dengan BPK Kalteng” yang bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Kalimantan Tengah, dan 11 perwakilan media baik cetak maupun elektronik.
Coffee morning dibuka oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Tukino didampingi oleh beberapa pejabat struktural dan pejabat fungsional pemeriksa. Plh. Kepala Perwakilan menyampaikan beberapa hal terkait inovasi dalam hal pelayanan publik yaitu SIKOMPAK (Sistem Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan) agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan BPK Kalteng melalui live chat di website, baik yang akan melakukan konsultasi, bertanya, meminta informasi, atau pengaduan masyarakat. Selain itu juga dipaparkan kesiapan BPK Kalteng dalam penilaian Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). BPK Kalteng terus berbenah diri untuk lebih terbuka kepada publik. Pada kesempatan tersebut, Plh. Kepala Perwakilan juga menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 yang telah selesai dilaksanakan pada 15 Pemerintah Daerah di Wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan bincang santai seputar hasil pemeriksaan BPK, opini BPK, dan beberapa isu terkini terkait pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Tengah.


Pada kesempatan tersebut, para perwakilan media juga menyampaikan dukungannya kepada BPK Kalteng untuk meraih Zona Integritas WBBM. Mereka berharap kegiatan coffee morning ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga media dapat memperoleh informasi dan dapat berdiskusi seputar hasil pemeriksaan BPK dan beberapa isu terkait pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan di lapangan.